Contoh RPP (Ujian PPL, Perlu perbaikan)

Standar

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah : SMP Negeri 8 Surakarta
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas/Semester : VIII/Gasal
Standar Kompetensi : 3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional
Kompetensi Dasar : 3.3 Menaati peraturan perundang-undangan nasional
Indikator :
1. Menyebutkan kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
2. Menunjukkan contoh sikap positif maupun negatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional
3. Menampilkan sikap positif terhadap peraturan dalam kehidupan sehari-hari

Alokasi Waktu : 1 X 40 Menit
A. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran , siswa diharapkan dapat :
1. Menyebutkan kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
2. Menunjukkan contoh sikap positif maupun negatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional
3. Menampilkan sikap positif terhadap peraturan dalam kehidupan sehari-hari
Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin , Jujur dan patuh

B. Materi Pembelajaran
1. Kewajiban Warga Negara Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
2. Sikap Positif Maupun Negatif Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nasional
3. Sikap positif terhadap peraturanperundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari

C. Metode
1. Ceramah Bervariasi
2. Team Kuis
3. Penugasan

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (Strategi Pembelajaran/ Kegiatan Belajar)
LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU PENDIDIKAN KARAKTER
PENDAHULUAN Apersepsi :
1. Kesiapan kelas dalam pembelajaran
2. Memberi salam kepada siswa, memeriksa kebersihan dan kerapian kelas serta mulai mengabsen siswa
3. Memberi informasi mengenai kompetensi yang akan dicapai
4. Penjajakan, kesiapan siswa tentang materi yang akan diajarkan
Orientasi :
1. Guru memberi acuan yaitu mengemukakan tujuan dari materi ajar yang akan diajarkan
2. Guru membuat kaitan antara materi yang akan diajarkan dengan materi terdahulu
3. Guru membuat kaitan antara materi yang akan diajarkan dengan keadaan sehari-hari ataupun isu-isu terbaru
Motivasi :
 Memberikan motivasi belajar kepada siswa tentang pentingnya memiliki pemahaman materi 5 Menit  Religius
 Kepedulian Lingkungan
 Rasa Ingin Tahu

INTI Eksplorasi :
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
1. Menampilka gambar-gambar orang yang menyimpang/tidak taat aturan untuk memberikan pemahaman awal materi kepada siswa
2. Menjelaskan materi secara runtut mulai dari :
a. Menyebutkan kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

 

b. Menunjukkan contoh sikap positif maupun negatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional
c. Menampilkan sikap positif terhadap peraturan dalam kehidupan sehari-hari

Elaborasi :
Dalam kegiatan elaborasi, guru :
1. Menugaskan siswa untuk membuat team/kelompok maksimal 4 orang tiap kelompok
2. Masing-masing team diberi nama kelompok, sesuai kesepakatan
3. Masing-masing team berlomba-lomba menjawab pertanyaan guru yang ditayangkan dalam LCD
4. Team yang bisa menjawab pertanyaan paling banyak dan benar ialah pemenangnya dan akan mendapat hadiah
5. Guru menyimpulkan hasil permainan, dan mengkaitkan dengan materi yang telah dipelajari.
6.
7. Konfirmasi :
Dalam kegiatan konfirmasi, guru :
1. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan , isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik
2. Memberi informasi untuk berekplorasi lebih jauh
3. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif
4. Guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui peserta didik
5. Guru bersama peserta didik bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan 25 menit  Perhatian
 Kerjasama
 Kreatif
PENUTUP 1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran
2. Siswa diberikan post tes dan dikumpulkan
3. Tindak lanjut, siswa mempelajari materi berikutnya . 10 menit  Toleransi
 Ketrampilan Menyimak Informasi

E. Sumber Belajar
1. Buku Paket PKn untuk SMP/MTs Kelas VIII, Sunardi H.S&Bambang Tri Purwanto
2. Buku paket PKn Untuk SMP/MTs kelas VIII ,Saptono.
3. Buku paket PKn untuk SMP/MTs kelas VIII, Roomsari T.P.
4. Modul Bahan Ajar PKn
5. UUD 1945
F. Media dan Alat Belajar
a. Papan tulis
b. Spidol
c. Laptop
d. Slide PPT (Terlampir)
G. Penilaian
Penilaian dilakukan selama dan sesudah proses pembelajaran
1. Penilaian Kognitif
Teknik Penilaian : Tertulis
Bentuk Tes : Pilihan Ganda

Contoh Instrumen :
1. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada keabsahannya, artinya peraturan itu ditaati karena….
a. Dipaksakan oleh aparat negara
b. Memang seharusnya demikian
c. Adil dan demokratis
d. Tuntutan kehidupan bersama
2. Mewujudkan ketaatan sukarela terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tanggungjawab…
a. Pemerintah
b. Aparat penegak hukum
c. Kelompok
d. Seluruh warga negara
3. Ketaatan sukarela terhadap peraturan perundang-undangan merupakan penopang bagi tumbuh kembangnya ….
a. Demokrasi
b. Partisipassi
c. Solidaritas
d. Kesetiakawanan
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan harus…
a. Mengutamakan maksud pribadi
b. Menghormati kemajemukan masyarakat
c. Mendahulukan kepentingan kelompok
d. Memuaskan sekelompok masyarakat
5. Salah satu contoh taat peraturan dalam lingkungan masyarakaat ialah…
a. Saling menghormati antar anggota keluarga
b. Membiasakan belajar dengan penuh disiplin
c. Mematuhi peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa bersama BPD
d. Menghindari main hakim sendiri terhadap pencuru yang tertangkap
6. Contoh sikap patuh terhadaap peraturan yang berlaku dalam keluarga , ialah…
a. Pulang larut malam
b. Mematuhi nasehat orang tua
c. Enggan belajar
d. Berantem dengan anggota keluarga
7. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menaati peraturan perundang-undangan, kecuali…
a. Tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat
b. Adanya sanksi/ancaman hukuman
c. Masyarakat merasa terlindungi dan merasa memperoleh keadilan
d. Masyarakat menaati karena peraturan itu mereka kehendaki
8. Kewajiban warga negara menaati hukum diatur dalam UUD 1945 BAB X (Warga negara dan Penduduk) pasal….
a. 27 ayat 4
b. 27 ayat 3
c. 27 ayat 2
d. 27 ayat 1
9. Setiap manusia harus menyadari bahwa mereka adalah mahluk monodualisme yang artinya manusia sebagai ….
a. Mahluk pribadi
b. Mahluk sosial
c. Mahluk pribadi dan mahluk sosial
d. Mahluk taat peraturan
10. Fasilitas umum tidak boleh dirusak atau diganggu. Salah satu contohnya ialah …
a. Restoran
b. Hotel
c. PKL
d. Telepon umum

 

 

KUNCI JAWABAN :
1. B
2. D
3. A
4. B
5. C
6. B
7. A
8. D
9. C
10. D

PENSKORAN :
Tiap nomor benar point : 1
Nilai : Jumlah Nomor Benar X 10
: 10 X 10 = 100

2. Penilaian Skala Sikap
Peenilaian ini dilakukan melalui pengamatan guru baik di dalam maupun diluar proses belajar mengajar.
Lembar Pengamatan Perilaku Siswa
No Indikator Penilaian Keaktifan Menyampaiakan Pendapat Mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan Memperhatikan guru ketika KBM Berperilaku baik dengan semua dilingkungan sekolah SKOR TOTAL
Nama
1
2
3
4

Keterangan :
 Sangat aktif, tepat mengerjakan tugas, selalu memperhatikan guru dalam KBM, selalu berperilaku baik dengan semua warga sekolah, Skor : 4
 Aktif, mengerjakan tugas , memperhatikan guru saat KBM, berperilaku baik , skor : 3
 Kurang aktif, kurang tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, kurang memperhatikan guru dalam KBM, kurang berperilaku baik, skor : 2
 Tidak aktif dalam KBM, tidak tepat mengerjakan tugas, tidak memperhatikan guru dalam KBM, berperilaku buruk, skor : 1

 

 

Penskoran :
Jumlah skor yang diperoleh
Nilai Afektif : X 100
Skor maksimum

Keterangan :
Nilai < 60 : D
Nilai 60-74 : C
Nilai 75-85 : B
Nilai 86-100 : A

 

 

Surakarta, 19 November 2013

Guru Pamong Mahasiswa Praktikan

 

Hartanto Windah Rahmawati
NIP: 19570119 197802 1 001 NIM : K6410064

Mengetahui,

 

Kepala SMP N 8 Surakarta Dosen Pembimbing

 

Nugroho,S.Pd, M.Pd Dr. Sri Haryati, M.Pd
NIP : 19630101 198403 012 NIP : 19520526 198003 2 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I
MATERI PEMBELAJARAN

A. Kewajiban Warga Negara Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) sudah jelas bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Termasuk juga dalam penyelesaian masalah dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, semua harus berdasarkan pada hukum dan peraturan yang ada. Semua orang atau semua warga negara harus tunduk dan patuh pada peraturan yang adatanpa terkecuali. Karena dengan rasa kepatuhan yang mulai dari diri sendiri terhadap hukum akan menciptakan rasa aman, tertib hukum, dan akan menjamin tercapainya tujuan negara Indonesia sesuai pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4.
Sebagai warga negara yang baik dan memiliki kesadaran hukumyang tinggi, kita wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berbagai lingkungan kehidupan. Sebaliknya apabila masyarakaat tidak patuh pada hukum/aturan yang ada maka akan terbentuk ketidaktertiban dan ketidakharmonisan dalam masyarakat, bahkan akan timbul kekacauan dalam masyarakat dan akan dapat meresahkan, menyengsarakan masyarakat sendiri.
Mengingat bahwa manusia itu adalah mahluk monodualis yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan patuh pada hukum, setiap orang akan lebih mudah untuk mengendalikan diri agar tidak berbuat sesuatu yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Faktor yang sangat menentukan tegaknya sebuah peraturan adalah kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan tersebut. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan :
a. Peraturan itu mereka kehendaki
b. Masyarakat merasa terlindungi dan merasa memperoleh keadilan
c. Sesuai dengan aspirasi masyarakat
d. Adanya sanksi atau ancaman hukuman
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.
Kewajiban masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku ialah :
1. Mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Melaksanakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh tanggungjawab.
3. Tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Mewujudkan ketertiban dan keamanan dilingkungan kita sendiri

 

 

 

 

 

 

B. Sikap positif dan Negatif Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nasional
Sikap masyarakat terhadap perundang-undangan nasional bisa berupa sikap positif maupun negatif.. Sikap tersebut bergantung pada kesadaran diri masing-masing individu akan pentingnya sikap patuh terhadap peraturan yang ada.
Contoh sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan :
 Memakai helm saat bersepeeda motor
 Tidak tawuran
 Menjaga keebersihan lingkungan
 Mentaati peraturan sekolah
 Berkendara dengan memiliki SIM dan STNK
Contoh sikap negatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional:
 Tidak memiliki SIM dan STNK saat berkendara
 Tidak memakai helm saat berkendara
 Menerobos lampu merah dan palang pintu kereta api
 Membuang sampah sembarangan
 Tawuran Pelajar
 Tidak menaati peraturan sekolah
 Mengganggu ketentramaan tetangga dengan memutar musik keras-keras
C. Sikap Positif Terhadap Peraturan Dalam Kehidupan Sehari-hari
Ketaatan dan kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat akan dapat mendukung kelancaran dan suksesnya pembangunan. Ketaatan dapat berarti kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat, diberlakukan bagi dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun.
Ketaatan dapat diterapkan dilingkungan keluarga, masyarakat, sekolah dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
a. Lingkungan keluarga
 Tidak mencemarkan nama baik keluarga
 Mematuhi nasehat orang tua
 Saling menghormati antara anggota keluarga
b. Lingkungan sekolah
 Datang dan pulang sekolah tepat waktu
 Tidak membuat gaduh di lingkungan sekolah
 Menggunakan seragam sesuai peraturan
c. Lingkungan kehidupan masyarakat
 Tidak mengganggu tetangga
 Tidak membuang sampah sembarangan
 Ikut siskamling dan kegiatan kerja bakti
d. Lingkungan berbangsa dan bernegara
 Mengendarai sepeda motor dilengkapi SIM dan STNK
 Tidak main hakim sendiri
 Mematuhi rambu-rambu lalu lintas
Tegak atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh partisipasi mulai dari diri sendiri, kita sendiri, keluarga, masyarakat dan juga harus didukung aparatur penegak hukum yang baik. Dengan demikian peraturan benar-benar bisa melindungi masyarakat dan menjamin keadilan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Disusun Guna Memenuhi Ujian
Praktik Pengalaman Lapangan
(PPL)

Di SMP N 8 Surakarta

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh :
Windah Rahmawati
K6410064

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013

Lampiran III

PERTANYAAN TEAM QUIS

KETENTUAN TEAM QUIS :
1. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok maksimal empat orang.
2. Masing-masing kelompok yang terbentuk diberi nama yang berbeda-beda sesuai kesepakatan.
3. Guru memberi arahan mengenai tata cara permainan.
 Masing-masing kelompok menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru
 Kelompok yang paling cepat mengangkat tangan untuk menjawablah yang mendapat kesempatan untuk menjawab.
 Jika jawaban benar kelompok /team akan mendapat sebuah “bendera tanda benar”
 Jika jawaban salah, maka dilempar kelompok lain
 Kelompok/team yang mampu mengumpulkan “bendera tanda benar” paling banyak yang menang dan mendapat hadiah dari guru.
 Ketentuan lain, masing-masing kelompok/team yang akan menjawab harus mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum menjawab, jika melanggar, kesempatan menjawab yang dimiliki akan gugur
 Jika ada kelompok yang mendapatkan poin sama pada sesi terakhir akan di adu ulang dengan pertanyaan tambahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pertanyaan kuis :
a. “Negara Indonesia adalah negara hukum”, merupakan bunyi UUD 1945 Pasal (…….) Ayat (…….)
Kunci Jawaban : Pasal 1 Ayat (3)
b. Setiap warga negara harus menyadari bahwa mereka merupakan mahluk monodualisme yang artinya ialah….?
Kunci Jawaban : Manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial
c. Faktor yang sangat menentukan tegaknya sebuah peraturan adalah…?
Kunci Jawaban : Kesadaran masyarakat
d. Perhatikan gambar berikut !

Sebutkan dua bentuk pelanggaran yang dilakukan dari gambar diatas!
Kunci Jawaban : 1. Tidak Memakai helm, 2. Beban melebihi muatan

e. Perhatikan gambar berikut!

Bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh kedua orang di dalam gambar?
Kunci Jawaban : Menerobos palang pintu kereta api

 

 

 

f. Perhatikan gambar berikut!
(Gambar A) (Gambar B)

Kemukakan masing-masing dampak dari kedua hal yang dilakukan pada dua gambar di atas ( Gambar A dan Gambar B)!
Kunci Jawaban :
Gambar A :
 Mencemari Sungai
 Menyebabkan banjir
Gambar B :
 Membuat lingkungan menjadi asri dan indah
 Taat peraturan
 Peduli lingkungan
g. Jika kita melakukan pelanggaran/melanggar aturan, maka sejatinya kita sendiri yang dirugikan , mengapa demikian?
Kunci Jawaban : Karena sejatinya peraturan dibuat untuk kebaikan kita
h. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, merupakan bunyi UUD 1945 Pasal…..? Ayat……?
Kunci Jawaban : Pasal 27 Ayat (1)

PERTANYAAN TAMBAHAN :
1. Sebutkan kewajiban warga negara terhadap hukum dan perundang-undangan (Empat) point!
Kunci Jawaban :
a. Mematuhi hukum dan perundang-undangan
b. Melaksanakan hukum dan perundang-undangan dengan penuh tanggungjawab
c. Tidak melanggar hukum dan perundang-undangan
d. Mewujudkan ketertiban dalam lingkungan sendiri
2. Sebutkan beberapa peraturan yang berlaku dalam lingkungan sekolah!
Kunci Jawaban :
a. Tidak membuat gaduh
b. Memakai seragam sesuai aturan
c. Tidak tawuran antar murid/sekolah
d. Dll,

 

 

Kumpulan Kata-kata Penyejuk Jiwa :)

Standar

“Tanda cinta kepada Allah adalah banyak mengingat (menyebut)-Nya, karena tidaklah engkau menyukai sesuatu kecuali engkau akan banyak mengingatnya.” (Hamka)

“Tidak ada pelaut ulung yang dilahirkan dari samudra yang tenang, tapi ia akan dilahirkan dari samudra yang penuh terpaan badai, gelombang, dan topan.” (Dr.Farhan Aulawi)

“Barang siapa rela dengan ketetapan Allah, maka ketetapan itu berlaku kepadanya dan ia mendapatkan pahala. Barang siapa yang tidak rela dengan ketetapan Allah, maka ketetapan itu juga tetap berlaku kepadanya, sedangkan ia terputus amalnya.” (Ali bin Abi Thalib)

“Sesungguhnya jika engkau main-main dengan agamamu, berarti engku bermain-main dengan hidupmu.” (Syaikh Hakam)

“Semakin bertambah keilmuan dan kekayaan seseorang, akan makin besar pula amanah yang diemban olehnya. Tirulah padi, semakin berisi semakin merunduk.” (Abdullah bin Adam)

“Barangsiapa menginginkan sesuatu dan bersungguh-sungguh, maka ia akan memperolehnya.” (Syaikh Zarnuzi)

“Aku tahu rezekiku tidak dimakan orang lain, karenanya hatiku tenang. Aku tahu amalanku tidak mungkin dilakukan orang lain, maka aku sibukkan diriku dengan beramal.” (Hasan Al-Basri)

“Jangan berputus asa atas rahmat Allah karena maksiat yang telah kalian lakukan. Cucilah kotornya pakaian agama dengan air taubat, istiqamah, dan ikhlas. Kemudian, harumkanlah pakaian itu dengan parfum makrifat.” (Abdul Qadir Al-Jilani)

“…Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar_Ra’d [13]:11)

“Bila anda mengubah kinerja anda, anda mengubah nasib anda. Dan bila anda mengubah nasib anda, anda mengubah hidup anda.” (Jalaluddin Rumi)

“Ketika anda berduka serta merasa dikepung kebingungan dan dililit kesedihan, tersenyumlah!.” (Dr.’Aidh Al-Qarni)

“Satu kata yang keluar dari mulut, bisa mendatangkan ribuan kawan sekaligus ribuan musuh. Oleh karena itu, berkatalah dengan bijak.” (Ibnu Mufti)

“Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kafarat (denda) dari dosa-dosa besar.”

(Makhul)

“Tertundanya sebuah pemberian setelah engkau mengulang-ulang permintaan, janganlah membuatmu berpatah harapan.” (Syaikh ibnu Athaillah)

“Apabila kesusahan datang menerpa diri dan kecemasan bertumpang tindih menghimpit anda, ucapkanlah Laa Illaahaillallaah.” (Imam Al-Maidi)

Menunda beramal (salih) guna menantikan kesempatan yang lebih luang, termasuk tanda kebodohan diri.” (Syaikh ibnu Athaillah)

“Barangsiapa takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barangsiapa tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu.” (Sabda Nabi SAW)

“Taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seorang terhina dihadapan Tuhannya. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan kepadaNya.” (Fadil bin Salim)

“Rendah hati(tawadhu’) itu tidak akan menambah derajat seseorang, kecuali keluhuran.” (Hadist)

“Orang yang bijaksana tidak akan memilih dunia dengan meninggalkan akherat.” (Yahya bin Mu’adz)

“Barangsiapa memenuhi suatu kebutuhan bagi saudaranya yang muslim, maka aku akan berdiri di damping timbangan amalnya.” (Hadist)

“Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan dilempar buahnya dengan batu, tapi tetap dibalas dengan buah.” (Abu Bakar Ash-Shiddiq)

“Kita tertawa, sementara bisa jaddi Allah swt yang telah melihat semua amal kita justru berfirman, ‘Aku tidak mau menerima amal-amal kalian sedikitpun’.” (Al-Hasan)

“Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawanafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan.” (Hikmah)

“Jika berbicara adalah perak, maka diam adalah emas yang dihiasi dengan mutiara.” (Abu Hatim Al-Busti)

“Boleh jadi kita lupa dengan pemberian yang kita lakukan, tapi Allah tidak akan melupakannya.” (Hikmah)

“Doa yang paling cepat dikabulkan adalah seorang hambah untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya.” (Imam Baqir)

“Bagaimana hati akan bersinar sementara gambar-gambar dunia menutupinya.” (Syaikh Ibnu ‘Athaillah)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Standar

 

Nama Sekolah                         : SMP Negeri 8 Surakarta

Mata Pelajaran                        : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kelas/Semester                        : VIII/Gasal

Standar Kompetensi              : 3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional

Kompetensi Dasar                  : 3.3 Menaati peraturan perundang-undangan nasional

Indikator                                :

  1. Menyebutkan kewajiban warga negara  terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
  2. Menunjukkan contoh sikap positif maupun negatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional
  3. Menampilkan sikap positif terhadap peraturan dalam kehidupan sehari-hari

 

Alokasi Waktu                       : 1 X 40 Menit

  1. A.      Tujuan Pembelajaran

Setelah proses pembelajaran , siswa diharapkan dapat :

  1. Menyebutkan kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
  2. Menunjukkan contoh sikap positif maupun negatif  terhadap peraturan perundang-undangan nasional
  3. Menampilkan sikap positif terhadap peraturan dalam kehidupan sehari-hari

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin , Jujur dan patuh

 

  1. B.       Materi Pembelajaran
    1. Kewajiban Warga Negara Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
    2. Sikap Positif Maupun Negatif  Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nasional
    3. Sikap positif terhadap peraturanperundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari

 

  1. C.      Metode
    1. Ceramah Bervariasi
    2. Team Kuis
    3. Penugasan                               

 

 

 

 

  1. D.      Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (Strategi Pembelajaran/ Kegiatan Belajar)

LANGKAH

KEGIATAN PEMBELAJARAN

WAKTU

PENDIDIKAN KARAKTER

PENDAHULUAN

Apersepsi :

  1. Kesiapan kelas dalam pembelajaran
  2. Memberi salam kepada siswa, memeriksa kebersihan dan kerapian kelas serta mulai mengabsen siswa
  3. Memberi informasi mengenai kompetensi yang akan dicapai
  4. Penjajakan, kesiapan siswa tentang materi yang akan diajarkan

Orientasi :

  1. Guru memberi acuan yaitu mengemukakan tujuan dari materi ajar yang akan diajarkan
  2. Guru membuat kaitan antara materi yang akan diajarkan dengan materi terdahulu
  3. Guru membuat kaitan antara materi yang akan diajarkan dengan keadaan sehari-hari ataupun isu-isu terbaru

Motivasi :

ü  Memberikan motivasi belajar kepada siswa tentang pentingnya memiliki pemahaman materi

5 Menit

ü  Religius

ü  Kepedulian Lingkungan

ü  Rasa Ingin Tahu

 

INTI

Eksplorasi :

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

  1. 1.      Menampilka gambar-gambar orang yang menyimpang/tidak taat aturan untuk memberikan pemahaman awal materi kepada siswa
  2. 2.      Menjelaskan materi secara runtut mulai dari :
  3. Menyebutkan kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

 

 

 

  1. Menunjukkan contoh sikap positif maupun negatif  terhadap peraturan perundang-undangan nasional
  2. Menampilkan sikap positif terhadap peraturan dalam kehidupan sehari-hari

 

Elaborasi :

Dalam kegiatan elaborasi, guru :

  1. Menugaskan siswa untuk membuat team/kelompok maksimal 4 orang tiap kelompok
  2. Masing-masing team diberi nama kelompok, sesuai kesepakatan
  3. Masing-masing team berlomba-lomba menjawab pertanyaan guru yang ditayangkan dalam LCD
  4. Team yang bisa menjawab pertanyaan paling banyak dan benar ialah pemenangnya dan akan mendapat hadiah
  5. Guru menyimpulkan hasil permainan, dan mengkaitkan dengan materi yang telah dipelajari.
  6. 6.       
  7. 7.      Konfirmasi :

Dalam kegiatan konfirmasi, guru :

  1. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan , isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik
  2. Memberi informasi untuk berekplorasi lebih jauh
  3. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif
  4. Guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui peserta didik
  5. Guru bersama peserta didik bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan

25 menit

ü  Perhatian

ü  Kerjasama

ü  Kreatif

PENUTUP

  1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran
  2. Siswa diberikan post tes dan dikumpulkan
  3. Tindak lanjut, siswa mempelajari materi berikutnya .

10 menit

ü  Toleransi

ü  Ketrampilan Menyimak Informasi

 

  1. E.       Sumber Belajar
    1. Buku Paket PKn untuk SMP/MTs Kelas VIII, Sunardi H.S&Bambang Tri Purwanto
    2. Buku paket PKn Untuk SMP/MTs kelas VIII ,Saptono.
    3. Buku paket PKn untuk SMP/MTs kelas VIII, Roomsari T.P.
    4. Modul Bahan Ajar PKn
    5. UUD 1945
    6. F.       Media dan Alat Belajar
      1. Papan tulis
      2. Spidol
      3. Laptop
      4. Slide PPT (Terlampir)
    7. G.      Penilaian

Penilaian dilakukan selama dan sesudah proses pembelajaran

  1. Penilaian Kognitif

Teknik Penilaian       : Tertulis

Bentuk Tes               : Pilihan Ganda

 

Contoh Instrumen                  :

  1. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada keabsahannya, artinya peraturan itu ditaati karena….
    1. Dipaksakan oleh aparat negara
    2. Memang seharusnya demikian
    3. Adil dan demokratis
    4. Tuntutan kehidupan bersama
    5. Mewujudkan ketaatan sukarela terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tanggungjawab…
      1. Pemerintah
      2. Aparat penegak hukum
      3. Kelompok
      4. Seluruh warga negara
      5. Ketaatan sukarela terhadap peraturan perundang-undangan merupakan penopang bagi tumbuh kembangnya ….
        1. Demokrasi
        2. Partisipassi
        3. Solidaritas
        4. Kesetiakawanan
      6. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan harus…
        1. Mengutamakan maksud pribadi
        2. Menghormati kemajemukan masyarakat
        3. Mendahulukan kepentingan kelompok
        4. Memuaskan sekelompok masyarakat
      7. Salah satu contoh taat peraturan dalam lingkungan masyarakaat ialah…
        1. Saling menghormati antar anggota keluarga
        2. Membiasakan belajar dengan penuh disiplin
        3. Mematuhi peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa bersama BPD
        4. Menghindari main hakim sendiri terhadap pencuru yang tertangkap
      8. Contoh sikap patuh terhadaap peraturan yang berlaku dalam keluarga , ialah…
        1. Pulang larut malam
        2. Mematuhi nasehat orang tua
        3. Enggan belajar
        4. Berantem dengan anggota ke
      9. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menaati peraturan perundang-undangan, kecuali…
        1. Tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat
        2. Adanya sanksi/ancaman hukuman
        3. Masyarakat merasa terlindungi dan merasa memperoleh keadilan
        4. Masyarakat menaati karena peraturan itu mereka kehendaki
      10. Kewajiban warga negara menaati hukum diatur dalam UUD 1945 BAB X (Warga negara dan Penduduk) pasal….
        1. 27 ayat 4
        2. 27 ayat 3
        3. 27 ayat 2
        4. 27 ayat 1
      11. Setiap manusia harus menyadari bahwa mereka adalah mahluk monodualisme yang artinya manusia sebagai ….
        1. Mahluk pribadi
        2. Mahluk sosial
        3. Mahluk pribadi dan mahluk sosial
        4. Mahluk taat peraturan
      12. Fasilitas umum tidak boleh dirusak atau diganggu. Salah satu contohnya ialah …
        1. Restoran
        2. Hotel
        3. PKL
        4. Telepon umum

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN :

  1. B
  2. D
  3. A
  4. B
  5. C
  6. B
  7. A
  8. D
  9. C
  10. D

 

PENSKORAN :

Tiap nomor benar point : 1

Nilai  : Jumlah Nomor Benar X 10

          : 10 X 10 = 100

 

  1. Penilaian Skala Sikap

Peenilaian ini dilakukan melalui pengamatan guru baik di dalam maupun diluar proses belajar mengajar.

Lembar Pengamatan Perilaku Siswa

No

Indikator Penilaian

Keaktifan Menyampaiakan Pendapat

Mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan

Memperhatikan guru ketika KBM

Berperilaku baik dengan semua dilingkungan sekolah

SKOR TOTAL

Nama

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :

ü  Sangat aktif, tepat mengerjakan tugas, selalu memperhatikan guru dalam KBM, selalu berperilaku baik dengan semua warga sekolah, Skor : 4

ü  Aktif, mengerjakan tugas , memperhatikan guru saat KBM, berperilaku baik , skor : 3

ü  Kurang aktif, kurang tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, kurang memperhatikan guru dalam KBM, kurang berperilaku baik, skor : 2

ü  Tidak aktif dalam KBM, tidak tepat mengerjakan tugas, tidak memperhatikan guru dalam KBM, berperilaku buruk, skor : 1

 

 

 

 

 

 

Penskoran :

                            Jumlah skor yang diperoleh

Nilai Afektif :                                                              X  100

                            Skor maksimum

 

 

Keterangan :

Nilai < 60                      : D

Nilai 60-74                    : C

Nilai 75-85                    : B

Nilai 86-100                  : A

 

 

 

 

 

 

Surakarta, 19 November 2013

 

 

      Guru Pamong                                                                          Mahasiswa Praktikan

 

 

 

 

           Hartanto                                                                                Windah Rahmawati

NIP: 19570119 197802 1 001                                                             NIM :  K6410064

 

 

Mengetahui,

 

 

 

Kepala SMP N 8 Surakarta                                                           Dosen Pembimbing

 

 

 

 

   Nugroho,S.Pd, M.Pd                                                                   Dr. Sri Haryati, M.Pd

NIP : 19630101 198403 012                                                  NIP : 19520526 198003 2 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I

MATERI PEMBELAJARAN

 

  1. Kewajiban Warga Negara Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

     Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) sudah jelas bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Termasuk juga dalam penyelesaian masalah dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, semua harus berdasarkan pada hukum dan peraturan yang ada. Semua orang atau semua warga negara harus tunduk dan patuh pada peraturan yang adatanpa terkecuali. Karena dengan rasa kepatuhan yang mulai dari diri sendiri terhadap hukum akan menciptakan rasa aman, tertib hukum, dan akan menjamin tercapainya tujuan negara Indonesia sesuai pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4.

     Sebagai warga negara yang baik dan memiliki kesadaran hukumyang tinggi, kita wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berbagai lingkungan kehidupan. Sebaliknya apabila masyarakaat tidak patuh pada hukum/aturan yang ada maka akan terbentuk ketidaktertiban dan ketidakharmonisan dalam masyarakat, bahkan akan timbul kekacauan dalam masyarakat dan akan dapat meresahkan, menyengsarakan masyarakat sendiri.

Mengingat bahwa manusia itu adalah mahluk monodualis yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan patuh pada hukum, setiap orang akan lebih mudah untuk mengendalikan diri agar tidak berbuat sesuatu yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Faktor yang sangat menentukan tegaknya sebuah peraturan adalah kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan tersebut. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan :

  1. Peraturan itu mereka kehendaki
  2. Masyarakat merasa terlindungi dan merasa memperoleh keadilan
  3. Sesuai dengan aspirasi masyarakat
  4. Adanya sanksi atau ancaman hukuman

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

Kewajiban masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku ialah :

  1. Mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  2. Melaksanakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh tanggungjawab.
  3. Tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan
  4. Mewujudkan ketertiban dan keamanan dilingkungan kita sendiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Sikap positif dan Negatif Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nasional

     Sikap masyarakat terhadap perundang-undangan nasional bisa berupa sikap positif maupun negatif.. Sikap tersebut bergantung pada kesadaran diri masing-masing individu akan pentingnya sikap patuh terhadap peraturan yang ada.

Contoh sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan :

è Memakai helm saat bersepeeda motor

è Tidak tawuran

è Menjaga keebersihan lingkungan

è Mentaati peraturan sekolah

è Berkendara dengan memiliki SIM dan STNK

Contoh sikap negatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional:

è Tidak memiliki SIM dan STNK saat berkendara

è Tidak memakai helm saat berkendara

è Menerobos lampu merah dan palang pintu kereta api

è Membuang sampah sembarangan

è Tawuran Pelajar

è Tidak menaati peraturan sekolah

è Mengganggu ketentramaan tetangga dengan memutar musik keras-keras

  1. Sikap Positif Terhadap Peraturan Dalam Kehidupan Sehari-hari

    Ketaatan dan kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat akan dapat mendukung kelancaran dan suksesnya pembangunan. Ketaatan dapat berarti kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat, diberlakukan bagi dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun.

Ketaatan dapat diterapkan dilingkungan keluarga, masyarakat, sekolah dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

  1. Lingkungan keluarga

è Tidak mencemarkan nama baik keluarga

è Mematuhi nasehat orang tua

è Saling menghormati antara anggota keluarga

  1. Lingkungan sekolah

è Datang dan pulang sekolah tepat waktu

è Tidak membuat gaduh di lingkungan sekolah

è Menggunakan seragam sesuai peraturan

  1. Lingkungan kehidupan masyarakat

è Tidak mengganggu tetangga

è Tidak membuang sampah sembarangan

è Ikut siskamling dan kegiatan kerja bakti

  1. Lingkungan berbangsa dan bernegara

è Mengendarai sepeda motor dilengkapi SIM dan STNK

è Tidak main hakim sendiri

è Mematuhi rambu-rambu lalu lintas

    Tegak atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh partisipasi mulai dari diri sendiri, kita sendiri, keluarga, masyarakat dan juga harus didukung aparatur penegak hukum yang baik. Dengan demikian peraturan benar-benar bisa melindungi masyarakat dan menjamin keadilan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia.

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

 

Disusun Guna Memenuhi Ujian

Praktik Pengalaman Lapangan

(PPL)

 

Di SMP N 8 Surakarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh :

Windah Rahmawati

K6410064

 

 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013

 

Lampiran III

 

PERTANYAAN TEAM QUIS

 

KETENTUAN TEAM QUIS :

  1. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok maksimal empat orang.
  2. Masing-masing kelompok yang terbentuk diberi nama yang berbeda-beda sesuai kesepakatan.
  3. Guru memberi arahan mengenai tata cara permainan.

è Masing-masing kelompok menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru

è Kelompok yang paling cepat mengangkat tangan untuk menjawablah yang mendapat kesempatan untuk menjawab.

è Jika jawaban benar kelompok /team akan mendapat sebuah “bendera tanda benar”

è Jika jawaban salah, maka dilempar kelompok lain

è Kelompok/team yang mampu mengumpulkan “bendera tanda benar” paling banyak yang menang dan mendapat hadiah dari guru.

è Ketentuan lain, masing-masing kelompok/team yang akan menjawab harus mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum menjawab, jika melanggar, kesempatan menjawab yang dimiliki akan gugur

è Jika ada kelompok yang mendapatkan poin sama pada sesi terakhir akan di adu ulang dengan pertanyaan tambahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 4.         Pertanyaan kuis :
    1. “Negara Indonesia adalah negara hukum”, merupakan bunyi UUD 1945 Pasal (…….) Ayat (…….)

Kunci Jawaban : Pasal 1 Ayat (3)

  1.  Setiap warga negara harus menyadari bahwa mereka merupakan mahluk monodualisme yang artinya ialah….?

Kunci Jawaban : Manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial

  1. Faktor yang sangat menentukan tegaknya sebuah peraturan adalah…?

Kunci Jawaban : Kesadaran masyarakat

  1. Perhatikan gambar berikut !

 

Sebutkan dua bentuk pelanggaran yang dilakukan dari gambar diatas!

Kunci Jawaban : 1. Tidak Memakai helm, 2. Beban melebihi muatan

 

  1. Perhatikan gambar berikut!

 

 

Bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh kedua orang di dalam gambar?

Kunci Jawaban : Menerobos palang pintu kereta api

 

 

 

 

 

 

 

  1. Perhatikan gambar berikut!

          (Gambar A)                                      (Gambar B)

   

Kemukakan masing-masing dampak dari kedua hal yang dilakukan pada dua gambar di atas ( Gambar A dan Gambar B)!

Kunci Jawaban :

Gambar A :                                           

è Mencemari Sungai                                  

è Menyebabkan banjir

Gambar B :

è Membuat lingkungan menjadi asri dan indah

è Taat peraturan

è Peduli lingkungan

  1. Jika kita melakukan pelanggaran/melanggar aturan, maka sejatinya kita sendiri yang dirugikan , mengapa demikian?

Kunci Jawaban : Karena sejatinya peraturan dibuat untuk kebaikan kita

  1. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, merupakan bunyi UUD 1945 Pasal…..? Ayat……?

Kunci Jawaban : Pasal 27 Ayat (1)

 

PERTANYAAN TAMBAHAN :

  1. Sebutkan kewajiban warga negara terhadap hukum dan perundang-undangan (Empat) point!

Kunci Jawaban :

  1. Mematuhi hukum dan perundang-undangan
  2. Melaksanakan hukum dan perundang-undangan dengan penuh tanggungjawab
  3. Tidak melanggar hukum dan perundang-undangan
  4. Mewujudkan ketertiban dalam lingkungan sendiri
  5. Sebutkan beberapa peraturan yang berlaku dalam lingkungan sekolah!

Kunci Jawaban :

  1. Tidak membuat gaduh
  2. Memakai seragam sesuai aturan
  3. Tidak tawuran antar murid/sekolah
  4. Dll,

 

 

 

Contoh Bahan Ajar (Masih Perlu revisi) ^^

Standar

BAHAN AJAR

Mata Pelajaran            : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/SMP/MTs/VII

Ruang Lingkup           : Pancasila, Penghargaan terhadap upaya para pendiri negara dalam menggali nilai dan moral pancasila

Kompetensi Inti          : Meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara dalam    menggali nilai dan moral pancasila

Kompetensi Dasar      : Mendeskripsikan peran para Pendiri Negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara

Materi Ajar

  1. A.    Hakekat Pancasila

Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi :

“Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada……..dst”.

Dengan demikian kedudukan pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita – cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI dan dituangkan dalam pasal – pasal UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, pancasila juga bersifat yuridis ketata negaraan yang artinya pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada pancasila. Apabila ada peraturan (termasuk di dalamnya UUD 1945) yang bertentangan dengan nilai – nilai luhur pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut.

Berdasarkan uaraian tersebut pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada pancasila dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar dikenakan sanksi – sanksi hukum.

Nilai – nilai luhur yang terkandung dalam pancasila memiliki sifat obyektif – subyektif. Sifat subyektif maksudnya pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia, sedangkan bersifat obyektif artinya nilai pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa – bangsa beradab. Oleh karena memiliki nilai obyektif – universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia maka pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara.

Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena setiap sila dalam pancasila mengandung empat sila lainnya dan kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan. Hal ini sesuai dengan susunan sila yang bersifat sistematis-hierarkis, yang berarti bahwa kelima sila pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat, dimana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindahkan.

   Fungsi Pokok Pancasila sebagai dasar Negara dan Ideologi Negara :

Pancasila sebagai dasar Negara :

  1. Sebagai dasar Negara, pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma
    fundamental (fundamental norm) Negara dengan demikian Pancasila menempati
    norma hukum tertinggi dalam Negara ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita
    hukum ( staatside ) baik hukum tertulis dan tidak tertulis ( konvensi ).
  2. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupaka n kaidah Negara
    yang fundamental artinya kedudukannya paling tinggi, oleh karena itu Pancasila juga sebagai landasan ideal penyususnan arturan – aturan di Indonesia. Oleh karena itu semua peraturan perundangan baik yang dipusat maupun daerah tidak menyimpang dari nilai Pancasila atau harus bersumber dari nilai -nilai Pancasila.
  3. Sebagai Pandangan Hidup, yaitu nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan Negara agar tetap berdiri kokoh dan mengetahui arah dalam memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, soaial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.
  4. Sebagai iiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai pancasila itu mencerminkan
    kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia
    asli, bukan diambil dari bangsa lain.
  5. Sebagai Perjanjian luhur bangsa Indonesia, pancasila lahir dari hasil musyawarah
    para pendiri bangsa dan negara ( founding fathers) sebagi para wakil bangsa,
    Pancasila yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sisio
    kulturil. Moral dalam arti tidak bertentangan dengan nilai agama yang berlaku di
    Indonesia, sosio kultural berarti cerminan dari nilai budaya bangsa Indonesia, karena itu Pancasila merangkul segenap lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara merupakan norma dasar dalam kehidupan bernegara yang menjadi sumber dasar, landasan norma, serta memberi fungsi konstitutif dan regulative bagi penyusunan hukum –hukum Negara.

  1. B.     Sejarah Perumusan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia. Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “blue print” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan.

Dalam masa sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 (4 hari), yang mengajukan usul adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno (Ir. Soekarno) tentang dasar Negara, dan Soepomo tentang faham kenegaraan.

  1. Usul Muhammad Yamin, 29 Mei 1945

Muhammad Yamin Berpidato tentang Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam pidato itu beliau mengusulkan dasar Negara bagi Indonesia Merdeka yang akan dibentuk adalah :

-          Peri Kebangsaan

-          Peri Kemanusiaan

-          Peri ketuhanan

-          Peri Kerakyatan

-          Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato beliau mengusulkan juga secara tertulis lima asas dasar Negara dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang Rumusannya sebagai berikut :

-  Ketuhanan Yang Maha Esa

-    Kebangsaan Persatuan Indonesia

-   Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

-    Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

  1.  Usul Soepomo 31 Mei 1945

Pada hari ketiga siding BPUPKI, tanggal 31 Mei 1945, Soepomo mengusulkan tentang dasar pemikiran Negara nasional bersatu yang akan didirikan harus berdasarkan atas pemikiran integralistik yang sesuai struktur sosial Indonesia sebagai ciptaan budaya bangsa Indonesia.

Negara Harus bersifat “badan penyelenggara”, badan pencipta hukum yang timbul dari hati sanubari rakyat seluruhnya. Dalam pengertian dan teori ini, Negara tidak lain adalah seluruh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia sebagai persatuan yang teratur dan tersusun.

Soepomo juga mengusulkan tentang syarat mutlak Negara, yaitu : Daerah, rakyat, dan pemerintahan. Mengenai dasar apa Negara Indonesia didirikan, dikemukakan tiga soal :

a.       Persatuan Negara, Negara serikat, Persekutuan Negara.

b.      Hubungan Antar Negara dan Agama.

c.       Republik dan Monarchie.

Soepomo (31 Mei 1945 ) menyampaikan pokok-pokok pikirannya sebagai berikut :

  1. Paham Negara Persatuan
  2. Warga negara hendaknya tunduk kepada Tuhan dan supaya ingat kepada Tuhan (Perhubungan negara dan agama)
  3. Sistem badan permusyawaratan
  4. Ekonomi negara bersifat kekeluargaan
  5. Hubungan antara bangsa yang bersifat Asia Timur Raya
  6. Usul Soekarno. 1 Juni 1945

Dalam masa siding pertama BPUPKI hari selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mengajukan lima dasar juga bagi Negara Indonesia Merdeka, dalam pidatonya mengenai Dasar Indonesia Merdeka. Lima dasar itu atas petunjuk seorang ahli bahasa (yaitu Mr. Muhammad Yamin, yang pada waktu itu duduk di samping Ir. Soekarno) diberi nama Pancasila. Lima dasar yang dilakukan Bung Karno, ialah :

a.       Kebangsaan Indonesia

b.      Internasionalisme atau Perikemanusiaan

c.       Mufakat atau demokrasi

d.      Kesejahteraan sosial

e.       Ketuhanan yang berkebudayaan.

 

Namun, ketiga rumusan tersebut tidak ada yang ditetapkan sebagai dasar negara, maka dibentuklah Panitia Kecil (Panitia Sembilan) yang terdiri atas : Soekarno (ketua), Moh. Hatta, Moh. Yamin, Achmad Soebardjo, Wachid Hasyim, Agus Salim, Abdulkahar Moedzakir, Abikusno Tjokrosoejoso, AA. Maramis.

Panitia Kecil berhasil menyusun Piagam Jakarta (Jakarta Charter) nama ini diberikan oleh M. Yamin pada tgl 22 Juni 1945, yaitu dokumen yang berisikan asas dan tujuan negara Indonesia Merdeka dengan rumusan berikut  :

  1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  6. C.    Peran Pendiri Negara Dalam Merumuskan Pancasila

Berdasarkan pada sejarah perumusan pancasila di atas, telah kita ketahui bagaimana para pendiri bangsa begitu seriusnya dalam memikirkan kehidupan bangsa untuk kedepannya. Pada masa penjajahan, seluruh bangsa berjuang untuk meraih kemerdekaan. Mereka berjuang dengan banyak cara. Ada yang berjuang dengan pertempuran bersenjata. Ada pula yang berjuang dengan pikiran. Semuanya mengerahkan segenap kemampuan untuk mencapai Indonesia merdeka.

Proses perumusan Pancasila yang dilakukan para tokoh menjadi pelajaran berharga bagi kita. Semua itu dilakukan dengan penuh nilai perjuangan dan diliputi dalam semangat kebersamaan. Berikut beberapa nilai juang dan semangat kebersamaan dari para tokoh perumus Pancasila.

  1. 1.      Berbeda – Beda tetapi Satu Cita – Cita

Teman – teman, apa yang dapat kita teladani dari sejarah perumusan Pancasila? Usulan – usulan dalam sidang BPUPKI berbeda – beda. Kalian tidak perlu heran terhadap perbedaan pendapat tersebut. Sebab, anggota BPUPKI dibentuk dari berbagai daerah yang berbeda – beda. Ada yang berasal dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Bahkan ada pula anggota yang berasal dari keturunan Tionghoa, Arab, dan India. Perbedaan – perbedaan inilah yang menyebabkan adanya pendapat yang beragam. Akan tetapi, perbedaan yang ada tidak menghalangi mereka bekerja sama. Mereka mengabaikan perbedaan – perbedaan itu demi tercapainya tujuan. Sebab, semua anggota BPUPKI memiliki tujuan dan cita – cita yang sama. Apakah itu? Tujuan dan cita – cita itu adalah kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, semua tenaga dan pikiran dicurahkan untuk meraih cita – cita mulia tersebut. Pada akhirnya, semua anggota BPUPKI yang berbeda – beda dapat bersatu mewujudkan Indonesia merdeka.

  1. 2.      Bersatu dalam Perbedaan

Tentu kalian pernah melihat pelangi. Indah sekali bukan? Pelangi terlihat indah karena tersusun atas beberapa warna yang berbeda. Warna – warna tersebut di antaranya merah, kuning, dan hijau. Masih ingatkah kalian lagu tentang keindahan pelangi? Indonesia juga tersusun atas banyak perbedaan. Perbedaan itulah yang membuat Indonesia menjadi berwarnawarni dan indah. Tahukah kalian bunyi tulisan pada pita yang diceng keram kaki burung Garuda Pancasila? Pada pita itu tertulis “Bhinneka Tunggal Ika”. Artinya, meskipun berbeda-beda, kita adalah satu. Perbedaan – perbedaan yang ada bukan menjadi penghalang untuk bekerja sama, tolong – menolong, dan hidup rukun. Perbedaan – perbedaan itulah yang menjadikan kita perlu saling mengenal, menghormati, menolong, dan bekerja sama.

Para pahlawan telah memberi contoh bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu. Semangat persatuan dan perjuangan itu harus ditiru dan teladani. Perbedaan – perbedaan di sekeliling kita bukanlah penghalang untuk bersatu. Kini kita telah merdeka dari penjajah. Ini bukan berarti kita tidak lagi memerlukan persatuan dan kesatuan. Para pejuang dulu bersatu dan melupakan perbedaan untuk Indonesia merdeka. Kini, kitapun harus tetap bersatu. Kita harus dapat mengesampingkan perbedaan demi kepentingan bangsa dan negara.

  1. 3.      Nilai Kebersamaan dalam Perumusan Pancasila

Apa nilai yang dapat kita peroleh dari proses perumusan Pancasila? Pancasila tidak hanya dirumuskan oleh satu orang. Para tokoh, seperti Bung Karno, Moh. Yamin, dan Soepomo, berusaha keras menyumbangkan buah pikiran mereka. Mereka bahu – membahu untuk merumuskan sebuah dasar negara yang kuat. Meski berbeda prinsip dan pendapat, mereka tidak menunjukkan sikap saling memusuhi. Bahkan, mereka saling memberikan masukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Semua itu dilakukan atas kesadaran untuk kepentingan bersama. Kepentingan tersebut yaitu demi tegaknya kedaulatan negara dan kokohnya dasar negara Indonesia. Selain itu, dalam perumusan Pancasila juga melibatkan banyak pihak. Misalnya, Bung Hatta yang mengusulkan perubahan bunyi kalimat dalam sila pertama. Usulan tersebut sesungguhnya juga merupakan masukan dari sebagian komponen bangsa yang tidak terlibat secara langsung dalam perumusan dasar negara. Hal itu menunjukkan bahwa semua elemen bangsa merasa senasib dan seperjuangan. Mereka pun turut menyumbangkan pemikiran. Mereka ikut berjuang dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Terbukti pula bahwa Pancasila yang dirumuskan dalam semangat kebersamaan mampu bertahan sampai sekarang. Pancasila pun mampu menyatukan seluruh komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah nilai kebersamaan yang dapat kita teladani dalam perumusan Pancasila. Segala sesuatu yang dilakukan dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan tentu hasilnya akan lebih baik. Hasilnya pun akan dirasakan sebagai milik bersama sehingga terpelihara. Semua pihak pun akan merasa puas karena telah turut mewujudkan kepentingan bersama.

Apa yang dapat kita teladani dari sejarah perumusan Pancasila? Selain kebersamaan, apa saja nilai juang yang ada pada proses perumusan Pancasila? Berikut antara lain nilai – nilai tersebut.

  1. 1.      Musyawarah

Musyawarah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Musyawarah adalah cara yang ditempuh anggota BPUPKI ketika merumuskan Pancasila. Dengan banyaknya perbedaan, pengambilan keputusan memang sulit dilakukan. Namun, para perumus Pancasila membuktikan bahwa mereka dapat bekerja sama. Padahal, mereka memiliki banyak perbedaan. Dengan kerja sama, sebuah keputusan bersama berupa Pancasila pun berhasil disepakati. Kerja sama tersebut terwujud dalam musyawarah.

  1. 2.      Menghargai Perbedaan

Kesediaan menghargai perbedaan merupakan salah satu kunci keberhasilan musyawarah. Tanpa adanya kesediaan ini, keputusan dalam musyawarah tidak akan tercapai. Menghargai perbedaan terletak pada kesediaan untuk menerima pendapat yang berbeda demi kepentingan yang lebih besar. Dalam perumusan Pancasila, hal ini terbukti penghapusan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya”. Namun dengan adanya kesediaan menghargai perbedaan, perdebatan tersebut tidak menjadi permusuhan. Dengan kesediaan menghargai perbedaan lahirlah keputusan untuk mengganti rangkaian kata tersebut. Akhirnya, para perumus memutuskan untuk mengubah kata – kata tersebut menjadi “Ketuhan Yang Maha Esa”.

  1. 3.      Toleransi

Toleransi masih berkaitan dengan menghargai perbedaan. Latar belakang yang berbeda dari para perumus dasar negara disatukan dalam wadah BPUPKI. Tentu saja perbedaan ini terbawa ke dalam sidang. Latar belakang yang berbeda pendapat yang muncul pun beragam. Perbedaan tersebut bahkan kadang saling bertentangan. Agar dapat melahirkan sebuah dasar negara yang kokoh, perbedaan ini tidak boleh menjadi penghambat. Disinilah arti penting toleransi. Tanpa adanya toleransi, keputusan bersama tidak akan terwujud.

Kalian tentu telah mengetahui nilai – nilai juang dalam perumusan Pancasila. Kalian telah memahami jerih payah para tokoh dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila juga telah terbukti ketangguhannya. Pancasila mampu mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa. Nah, kalian tentu harus bangga memiliki dasar negara yang sangat kokoh dan kuat. Kita harus melakukan sesuatu lebih dari sekedar rasa bangga. Kita harus dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari – hari. Pancasila merupakan pencerminan jiwa kebangsaan Indonesia. Nilai – nilai yang terkandung di dalamnya sangatlah luhur. Pancasila dirancang sedemikian rupa sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terangkum di dalamnya. Kita harus dapat meresapi nilai – nilai Pancasila secara utuh.

Nilai – nilai yang melatarbelakangi terwujudnya Pancasila pun sangat mulia. Para tokoh telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran demi terwujudnya Pancasila. Semua itu tidak akan pernah dapat kita balas dan di nilai dengan uang. Kita harus menghargai dan meneruskan cita – cita mereka. Pancasila bukanlah hal yang remeh dan sepele. Pancasila adalah dasar negara, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak cukup dihafalkan dan dibaca setiap upacara bendera. Kalian harus menghayati nilai – nilai Pancasila. Selanjutnya kalian harus menunjukkannya dalam tindakan nyata.

Pancasila tidak akan memiliki makna tanpa pengamalan. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Tetapi, Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita wajib mengamalkan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan sehari – hari. Tingkah laku sehari – hari kita harus mencerminkan nilai – nilai luhur Pancasila. Untuk mengamalkan Pancasila kita tidak harus menjadi aparat negara. Kita juga tidak harus menjadi tentara dan mengangkat senjata. Kita dapat mengamalkan nilai – nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita dapat memulai dari hal – hal kecil dalam keluarga. Misalnya melakukan musyawarah keluarga. Setiap keluarga pasti mempunyai masalah. Nah, masalah dalam keluarga akan terselesaikan dengan baik melalui musyawarah. Kalian dapat belajar menyatukan pendapat dan menghargai perbedaan dalam keluarga. Biasakanlah melakukannya dalam keluarga.

Dalam lingkungan sekolah pun kita harus membiasakan bermusyawarah. Hal ini penting karena teman – teman kita berbeda – beda. Pelbagai perbedaan akan lebih mudah disatukan bermusyawarah. Permasalahan yang berat pun akan terasa ringan. Keputusan yang diambil pun menjadi keputusan bersama. Hal itu akan mempererat semangat kebersamaan di sekolah. Tanpa musyawarah, perbedaan bukannya saling melengkapi. Tetapi, justru akan saling bertentangan. Oleh karena itu, kita harus terbiasa bermusyawarah di sekolah. Kerukunan hidup di lingkungan sekolah akan terjaga. Dengan demikian, kalian tidak akan kesulitan menghadapi dalam lingkungan yang lebih luas. Berawal dari keluarga kemudian meningkat dalam sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

BAHAN AJAR

MATA PELAJARAN PPKN KELAS VII SMP/MTs

KD “Mendeskripsikan peran para Pendiri Negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara

Disusun guna memenuhi tugas UK IV mata kuliah Kajian Kurikulum Bahan Ajar PKN
Dosen Pengampu : Drs. Machmud AR ,SH, Msi.

 

 

 

Disusun Oleh :
Windah Rahmawati

 K6410064

 

 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013

 

 

SOAL OBJEKTIF DALAM BENTUK ANALISIS MENJELASKAN KONSEP DAN IMPLEMENTASI NKRI MELALUI PENGUKUHAN WAWASAN NUSANTARA

Standar
  1. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda silang pada jawaban yang paling benar !
    1. Krisis nilai tukar yang dialami oleh bangsa  Indonesia pada periode Juni 1998, telah membawa akibat yang sungguh  diluar perkiraan siapapun, bahkan tak
      pula prediksi para ahli. Krisis tersebut, pada kisah lanjutannya berkembang
      dan meluas mencapai krisis multidimensional; ekonomi, politik, sosial,
      budaya dan kemudian: identitas bangsa .

Reformasi politik, yang semula diarahkan pada pembersihan pemerintahan dari
korupsi, kolusi dan nepotisme yang kemudian diakronimkan menjadi “KKN”,
ternyata tidak mendapat sambutan yang positif dari pemerintahan Presiden Soeharto yang ketika itu berkuasa. Akibatnya, kekecewaan timbul sebab ketidak-responsif-an pemerintah, malah membawa tuntutan yang sifatnya lebih mendesak; yakni perlunya pergantian  pimpinan pemerintahan dari Presiden Soeharto.

 

Analisis untuk soal no 1, 2  dan 3!

Dari kasus di atas dapat kita simpulkan bahwa keadaan ekonomi Indonesia pada periode Juni 1998 adalah sebagai berikut…

  1. Sangat maju pesat
  2. Mengalami penurunan
  3. Sangat terpuruk
  4. Seimbang
  5. Berdasarkan pernyataan di atas menurut anda siapakah yang mempunyai tanggung jawab untuk menangani permasalahan itu…
    1. Pemerintah
    2. Masyarakat
    3. Presiden
    4. Pemerintah dan selururuh masyarakat
    5. Apa yang menjadi penyebab kekecewaan masyarakat pada masa reformasi politik saat itu…
      1. Keinginan yang diarahkan pada pembersihan pemerintahan dari KKN
      2. Sambutan presiden Sooeharto saat itu mengenai pembersihan pemerintahan dari KKN
      3. Pergantian pemimpin di masa pembersihan pemerintahan dari KKN
      4. Krisis multidimensional yang melanda ketika adanya pembersihan pemerintahan dari KKN
    6. Niat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
      seperti yang terjadi di beberapa daerah, bisa mengancam eksistensi perairan
      Wawasan Nusantara yang justru sudah diakui oleh negara-negara internasional,
      khususnya negara-negara besar.

Wawasan Nusantara yang dilahirkan lewat Deklarasi Djuanda tahun 1957,
intinya mengklaim bahwa perairan di antara pulau-pulau yang terletak dari
Sabang sampai Merauke adalah perairan Indonesia. Dengan adanya
wilayah-wilayah yang berniat untuk memisahkan diri dari NKRI, Wawasan
Nusantara yang telah diakui sebagai perairan Indonesia menjadi ter-ancam
eksistensinya. Karena, dengan adanya wilayah-wilayah atau pulau-pulau yang
memisahkan diri dari NKRI, terbuka peluang terbentuknya laut-laut
internasional di dalam wilayah RI.

Analisis untuk soal no 4, 5 dan 6!

Manakah pernyataan berikut yang paling tepat berdasarkan uraian di atas ….

  1. Indonesia adalah negara kepulauan
  2. Banyak sekali daerah di Indonesia yang ingin memisahkan diri dari NKRI
  3. Perairan diantara pulau-pulau dari sabang sampai merauke adalah perairan Indonesia
  4. NKRI adalah negara yang kaya akan sumber daya alam
  5. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang menjadi ancaman bagi kesatuan NKRI….
    1. Banyaknya pulau-pulau
    2. Luasnya wilayah perairan Indonesia
    3. Pengakuan dari negara-negara internasional
    4. Adanya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri
    5. Berdasarkan pernyataan di atas kenapa dengan adanya pulau-pulau yang ingin memisahkan diri dari NKRI menjadi sebuah ancaman akan eksistensi wilayah perairan Indonesia…
      1. Membuka peluang terbentuknya laut-laut internasional di wilayah RI
      2. Menuurunkan nilai ekonomi Indonesia
      3. Mengancam kesatuan suku di Indonesia
      4. Mencemarkan nama baik Indonesia di mata internasional

 

  1. Wawasan Nusantara merupakan sebuah alat yang menyatukan semua kepulauan yang ada di Indonesia. Sebagai kita ketahui bahwa bangsa Indonenesia terdiri dari beberapa pulau, dan untuk menyatukannya bukanlah suatu tindakan yang mudah. Setelah Deklarasi Djuanda itu terjadi yang sudah melahirkan konsep Wawasan Nusantara, laut Nusantara bukan lagi sebgai pemisah akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan yang mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pernyataan di atas, kita tahu bahwa….

  1. Wawasan nusantara amatlah penting untuk kita ketahui dan pelajari sebagai langkah menjaga eksistensi NKRI
  2. Wawasan nusantara hanyalah sekedar pengertahuan semata
  3. Wawasan nusantara sebagai satu-satunya alat yang mampu menjaga keutuhan NKRI
  4. Wawasan nusantara merupakan pembatas suku-suku di Indonesia

 

  1. Permasalahan kekuasaan yang sentralistis. Pemerintahan Orde Baru,
    dianggap sangat sentralistis dalam menjalankan kekuasaan. Banyak hal yang
    ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dipandang
    seakan-akan hanya sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah pusat. Akibatnya,
    aspirasi daerah ditutup dengan mengedepankan justifikasi “stabilitas dan
    kepentingan nasional”. Hal ini menimbulkan perasaan dehumanisasi pada masyar
    akat di daerah.

Kelemahan dari pemerintahan sentralistis berdasarkan pernyataan di atas adalah….

  1. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang sangat besar
  2. Kekuasaan terpusat pada pemerintahan Pusat saja
  3. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan yang seimbang
  4. Pemerintah pusat memiliki kewenangan terbatas
  5. Adanya era globalisasi berarti sudah tidak ada batas ruang, tempat, dan waktu terhadap suatu informasi dan peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu negara akan dapat diketahui dengan cepat oleh bangsa dan negara lain. Unsur-unsur budaya asing akan mudah masuk ke suatu negara baik yang positif maupun yang negatif. Hal ini terjadi karena adanya kemajuan teknologi dan komunikasi. Informasi yang diketahui melalui radio, televisi, internet dan lain sebagainya dapat diketahui dan masuk ke rumah-rumah masyarakat dalam waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda.

Salah satu hal yang dapat kita lakukan dalam menanggapi globalisasi saat ini adalah…

  1. Menolak keras globalisasi
  2. Mengikuti aruh globalisasi secara keseluruhan
  3. Mengikuti arus globalisasi dengan bijak dan tetap disesuaikan dengan nilai-nilai bangsa
  4. Menerima semua apa adanya tanpa penyaringan nilai-nilai
  5. Indonesia, khususnya Jawa Barat kaya akan nilai-nilai kearifan lokal dan peristiwa bersejarah yang seyogyanya menjadi pembelajaran dan ispirasi bagi generasi kini dalam mengisi kemerdekaan dan turut serta menciptakan situasi kondusif dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kapasitasnya (be a good citizen). Artinya, Indonesia sangat potensial untuk menjadi negara yang maju, kuat dan sejahtera, serta adil dan makmur. Hal tersebut, sesuai dengan cita cita NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang tercantum pada UUD Tahun 1945.

Salah satu tugas kita sebagai pelajar, salah satu hal yang dapat kita lakukan sebagai langkah menjaga keunikan NKRI….

  1. Menjaga nilai-nilai dan mengembangkan serta menghargai keberagaman indonesia
  2. Memiliki rasa etnosentrisme yang kuat
  3. Menilai budaya daerah sendiri lebih bagus dari daerah lain
  4. Bersikap acuh pada buudaya sendiri

 

 

 

 

 

ANALISIS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MATA PELAJARAN PPKN KELAS X SEMESTER I SK “MENAMPILKAN SIKAP POSITIF TERHADAP SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL”

Standar

 

  1. Bahan analisis SK KD PKn kelas X Semester I

SK : Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional

KD : 2.1 Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

         2.2 Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan

         2.3 Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

         2.4 Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

         2.5 Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

ANALISIS :

ü  Sistematika/urutan KKO

Dengan SK menampilkan dalam taksonomi kognitifnya Bloom, berarti masuk kedalam kelompok C3. Dengan SK yang masuk dalam kelompok C3 maka KD tidak boleh lebih dari C3. Boleh C1, C2 atau C3 saja. Dan kesemuanya itu harus runtut penulisannya dari C dengan no terkecil menuju C dengan nomor sesuai SK. Dalam bagian ini berarti C3.

Berdasarkan tugas yang saya dapatkan yaitu “Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional” Itu masuk kedalam C3 yaitu menerapkan, dan setara dengan itu seperti menghasilkan, memproduksi, menyelesaikan, menggunakan, mengelola, menggeneralisasikan, menjelaskan dll.

Adapun Kompetensi Dasarnya :

  1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

Mendeskripsikan bisa masuk kedalam C1 atau kelompok mengingat, jadi dengan SK C3 tidak menjadi masalah jika KD ini dimasukkan.

  1. Menganalisis peranan lembaga-lembaga negara

Menganalisis masuk kedalam kelompok C4, sedangkan SK masuk dalam kelompok C3, jadi seharusnya menganalisis disini tidak perluu, atau mungkin dapat digantikan dengan kelompok dibawah C3 atau C3 itu sendiri. Jadi KD ke dua ini saya rasa tidak perlu.

  1. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menunjukkan masuk kedalam kelompok C1 , dengan SK yang masuk kedalam C3 maka tidak masalah jika KD ini di masukkan.

  1. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Menganalisis masuk kedalam kelompok C4, sedang SK nya masuk pada kelompok C3 sehingga saya rasa KD ini tidak perlu untuk dimasukkan.

  1. Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Menampilkan masuk kedalam kelompok C3 sama dengan SK yang juga masuk kedalam kelompok C3, jadi saya rasa tidak masalah jika KD ini dimasukkan.

Dari penjelasan di atas, dapat saya simpulkan bahwa sebaiknya KD ke dua dan ke empat tidak perlu untuk dimasukkan. Cukup KD ke 1,3 dan 5 saja, supaya sesuai dengan SK , atau dengan kata lain tidak melebihi ketrampilan dari SK yang diberikan.

Untuk kesesuaian urutan KD sudah cukup baik/sesuai yaitu dari kelompok C1, C1 dan C3.

 

ü  Kesesuaian materi apakah sudah bisa mencapai SK atau belum.

Relevansi atau kesesuaian antara SK dengan KD dalam suatu kurikulum haruslah diperhatikan demi tercapainya Standar Kompetensi yang diinginkan dalam pembelajaran. Begitupun kaitan materi dengan SK dan KD nya haruslah mewakili. Misalkkan SK dan KD yang ditekankan mengenai Menghafal fakta maka pada Indikatornya nanti juga harus merupakan Indikator Fakta, dan untuk materinya juga harus Fakta juga jangan konsep, teori atau yang lainnya. Sehingga disini dapat kita katakan bahwa materi itu berdasar pada Indikator yang ada, Indikator berdasar pada Kompetensi Dasar dimana Kompetensi Dasar ini diambil berdasarkan Standar Kompetensi yang ada. Jadi kesemuanya saling berkaitan, dalam hal ini untuk mencapai SK yang diinginkan, dan agar Indikator keberhasilan siswa dapat tercapai secara maksimal. Sebelum menentukan materi harus diidentifikasi aspek-aspek kompetensi yang dibutuhkan serta harus dipelajari dan dikuasai siswa. Materi harus bersifat konsisten dan cukup untuk mencapai kompetensi. Prinsip dasar yang harus dipegang dalam penentuan materi yaitu : Relevan atau kesesuaian , Konsisten atau ajeg dan cukup yang artinya materi tidak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak.

 

Berdasar pada kriteria di atas maka hasil analisis saya mengenai kesesuaian SK kelas X Semester satu tentang “ Menampilkan sifat Positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional“ dan KD yang ada ialah bahwa antara materi yang kemungkinan disampaikan jika melihat pada KD nya sudah sesuai dengan SK yang diharapkan, dan bisa mencapai SK tersebut dengan ketentuan Kompetensi dasar yang ke 2 dan ke 4 dihilangkan saja, karena KD ke 2 dan ke 4 telah melebihi SK (C3). Jika dilihat dari batas minimal KD untuk I SK maka hal ini telah terpenuhi, karena disini juga terdiri dari 5 KD dalam 1 SK.

Untuk kesesuaian materi antara KD 1 “Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional” saya rasa KD ini memenuhi Standar Kompetensi, setidaknya untuk menampilkan suatu sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional maka hendaknya siswa memahami dulu tentang sistem hukum dan peradilan nasional untuk kemudian mendeskripsikannya baru menampilkan sikap positifnya. Untuk kesesuaian KD II “Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan” dengan SK, saya rasa tidak perlu dimasukkan. Menampilkan sikap dengan mengenalisis peranan  tidak begitu sinkron menurut saya. Untuk kesesuaian KD III “Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” dengan SK saya rasa perlu dimasukkan karena mewakili SK sehingga dan bisa mendorong ketercapaian Indikator nantinya.Untuk KD IV “ Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia” dengan SK saya rasa KD ini tidak lah perlu untuk dimasukkan, karena menurut saya tidak ada kaitannya antara menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional dengan Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedang untuk KD terakhir KD V “Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia” saya rasa bisa saja untuk dimasukkan kedalam KD, walaupun mungkin hanya sedikit kesesuaian materi dengan SK yang diinginkan.

Dari uraian di atas berdasarkan pandangan saya alangkah lebih baiknya jika KD II dan KD IV dihilangkan saja supaya tidak terlalu banyak materi yang justru akan memberatkan siswa dan supaya pencapaian SK yang diinginkan bisa lebih maksimal.

DEFINISI, KISI-KISI DAN INSTRUMEN VARIABEL: PEMAHAMAN PERILAKU KRIMINALITAS (KEJAHATAN)

Standar
  1. A.    Variabel         : Pemahaman  Perilaku Kriminalitas (Kejahatan)
  2. B.     Definisi Pemahaman Perilaku Kriminalitas
    1. Definisi Konseptual

Pemahaman berasaldari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami  (EmZul, Fajri&RatuApriliaSenja, 2008 : 607-608). Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan, (4) mengertibenar (akan); tahubenar (akan); (5) pandai dan mengerti benar (Depdikbud, 1994: 74). MenurutPoesprodjo (1987: 52-53) bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. Sedangkan menurut kamus Psikologi, kata pemahaman berasal dari kata “insight” yang mempunyai arti wawasan, pengertian pengetahuan yang mendalam.Menurut Bloom “Here we are using the tern “comprehension“ to include those objectives, behaviors, or responses which represent an understanding of the literal message contained in a communication.“Artinya :Disini menggunakan pengertian pemahaman mencakup tujuan, tingkahlaku, atau tanggapan mencerminkan sesuatu pemahaman pesan tertulis yang termuat dalam satu komunikasi (Bloom Benyamin, 1975: 89). Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti  dari bahan yang dipelajari (W.S. Winkel, 1996: 245). Hasil belajar pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan (Nana Sudjana, 1992: 24) menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori, yaitu : (1) tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip, (2) tingkat kedua  adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok dan (3) tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ektrapolasi.

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003).Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organism tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus – Organisme – Respon.

Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya . Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucpan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang tercantum dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang (Kartono, Kartini: 2005). Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Enrico Ferri (1856-1929)berpendapatbahwakejahatandapatdijelaskanmelaluistudipengaruh-pengaruhinteraktifdiantarafaktor-faktorfisik( ras, geografis, sertatemperatur ) danfaktor-faktorsosial (umur, jeniskelamin, variabel-variabelpsikologis. Ferrijugaberpendapatbahwakejahatandapt di kontorlataudiatasidenganperubahan-perubahansosial.Lacassagne (1834-1924)menyatakan kejahatanmerupakansuatujenispenyakit yang disebabkanolehkuman, namunberkembangnyakumantetapbergantungdarikondisimanusia.Pandanganinimerujukpadapesatnyailmupengetahuan yang dikaitkandenganadanyapenemuanmikroskop.

 

 

  1. Definisi Operasional

Pemahaman Perilaku Kriminalitas merupakan suatu upaya untuk memberikan suatu pengetahuan yang mendalam mengenai konsep tindakan kriminal atau tindak kejahatan dalam masyarakat. Kriminalitas dilihat dari aspek social ialah jika individu atau kelompok masyarakat berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Setiap orang mempunyai pandangan masing-masing mengenai apa yang disebut dengan perilaku kriminal itu sendiri.Meskipun masing-masing punya pemahaman sendiri mengenai perilaku kriminalitas yang pasti  dan penting untuk dilakukan ialah sebisa mungkin menjauhi perilaku yang termasuk kedalam perilaku kriminalitas.

 

  1. C.    Kisi-Kisi Skala Sikap

 

 

KISI KISI SKALA SIKAP

VARIABEL :PERILAKU KRIMINALITAS

No

     Variabel

Diskripsi

Indikator

Butir Soal

(+)

(-)

1.

Perilaku Kriminalitas

Pemahaman Perilaku Kriminalitas merupakan suatu upaya untuk memberikan suatu pengetahuan yang mendalam mengenai konsep tindakan kriminal atau tindak kejahatan dalam masyarakat.

  1. Melanggar Hukum dan Norma
  2. Mengancam masyarakat
  3. Merugikan masyarakat dan diri sendiri

15 Butir

5

Butir

 

 

 

 

  1. D.    Instrument

Instrumen yang digunakanuntukmengungkapkan variable Perilaku Kriminalitasadalahbisa dengan menggunakan instrument tes maupun non tes.Sumberdatanyaadalahbisa dari kalangan anak muda (Pelajar/Non Pelajar), orang tua dan Polisi/TNI .

Contoh Angket :

 

Berilahjawaban padapernyataanberikutsesuaidengandirianda, dengancaramemberitanda( ) padakolom yang tersedia :

SS        : Jika pernyataan sangat sesuai dengan diri anda

S          : Jika pernyataan sesuai dengan diri anda

R         : Jika anda Ragu-Ragu

TS       : Jika anda tidak setuju dengan pernyataan yang ada

STS     : Jika anda sangat tidak setuju dengan pernyataan yang ada

 

No

Pernyataan

SS

S

R

TS

STS

1.

Saya merasa sangat senang ketika saya bisa mendapatkan apa yang saya mau entah bagaimanapun caranya

 

 

 

 

 

2.

Saya sering melanggar lampu merah jika tidak ada polisi yang berjaga disekitarnya

 

 

 

 

 

3.

Saya sangat senang membuat masyarakat heboh dengan ulah saya di tempat saya tinggal

 

 

 

 

 

4.

Saya sangat tidak suka membuat keributan dimanapun berada

 

 

 

 

 

5.

Saya sering melakukan hal-hal yang saya sukai walaupun itu merugikan orang lain

 

 

 

 

 

6.

Saya amat senang ketika melihat berita tentang oknum teroris yang tertangkap

 

 

 

 

 

7.

Saya sedih sekali jika melihat berita tentang kerusuhan massal yang menimbulkan banyak korban

 

 

 

 

 

8.

Saya memiliki semangat besar untuk menjadi masyarakat yang anti kriminalisasi

 

 

 

 

 

9.

Saya memiliki nilai-nilai positif dalam diri, sehingga jauh dari berlaku kriminal

 

 

 

 

 

10.

Saya yakin tindak kriminal itu memberi dampak negatif bagi pribadi maupun lingkungan

 

 

 

 

 

11.

Saya memiliki sifat enggan dan anti untuk menyakiti orang lain

 

 

 

 

 

12.

Saya memiliki sifat yang tidak merugikan orang lain

 

 

 

 

 

13.

Saya tidak mempunyai keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu dan merugikan orang lain

 

 

 

 

 

14.

Saya bertindak dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan jiwa kebaikan

 

 

 

 

 

15.

Saya sangat benci dengan segala macam bentuk tindakan kriminal

 

 

 

 

 

16.

Menjaga keamanan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat adalah salahsatu cita-cita saya

 

 

 

 

 

17.

Saya akan segera melaporkan kepada polisi jika melihat suatu tindak kriminal

 

 

 

 

 

18.

Saya akan langsung memukuli orang yang sudah membuat resah warga masyarakat

 

 

 

 

 

19.

Melanggar  norma yang ada dalam masyarakat adalah sebuah pantangan bagi saya

 

 

 

 

 

20

Saya sangat senang ketika mendapat giliran ronda untuk menjaga keamanan dikampung