Hubungan Hukum Dengan Budaya

Standar

HUBUNGAN HUKUM DENGAN BUDAYA

Istilah hukum berasal dari Bahasa Arab : HUK’MUN yang artinya menetapkan. Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Menurut Thomas Aquinas,  Hukum adalah perintah yang berasal dari masyarakat, dan jika ada pelanggaran atas hukum, si pelanggar akan dikenai sanksi oleh tetua masyarakat bersama sama dengan seluruh anggota masyarakatnya. Pada umumnya hokum mempunyai ciri-ciri : Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia, Peraturan diadakan oleh lembaga yang berwenang membuatnya, Peraturan bersifat memaksa, Peraturan mempunyai sanksi yang tegas.

Kali ini tidak akan dibahas secara panjang lebar mengenai pengertian hokum. yang akan dibahas disini ialah hubungan hokum dengan budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Apabila dilihat hubungannya dengan hokum itu sendiri keduanya memiliki kaitan yang cukup erat, sangat terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Budaya merupakan kebiasaan yang menjadi aturan dan tradisi dalam suatu masyarakat, hingga akhirnya tradisi atau budaya tersebut diberlakukan sebagai hokum adat. Hukum Indonesia mengakui keberadaan hokum adapt Indonesia. Pada prinsipnya, hokum adat bisa diberlakukan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan hokum positive Indonesia.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hokum Eropa, hokum Agama dan Hukum Adat. Sebagian sistem yang di anut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada Hukum Eropa continental, khususnya dari Belanda. Karena seperti yang kita tahu jika ditilik dari aspek sejarah masa lalu,  Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hokum atau syariat Islam lebih banyak terutama dalam bidang kekeluargaan dan warisan. Selain itu di Indonesia juga berlaku sistem hokum Adat yang mana dari hokum adapt inilah kemudian diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Pada dasarnya hokum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Indonesia masa kini sedang mengalami transisi yaitu sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yaitu dari nilai-nilai yang bersifat tradisional dalam masyarakat kepada nilai-nilai yang bersifat modern. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti mengubah sikap mental masyarakat tradisional kea rah modern , misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan lain-lain.

Kembali pada hubungan hokum dengan budaya, jika berbicara mengenai budaya secara tidak langsung kita juga berbicara mengenai masyarakat. Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai sarana pengantar masyarakat, bekerja di dalam masyarakat dilaksanakan oleh pula oleh masyarakat. Hubungan tersebut bisa bersifat simbiosis muatualistis yaitu mendukung tumbuh dan tegaknya hukum maupun sebaliknya bersifat parasitis, yaitu menghambat tumbuh berkembang dan tegaknya hukum. Emile Durkem menjabarakan hubungan fungsional anata hukum dan masyarakat dengan lebih dahulu mengelompokkan masyarakat menjadi dua yaitu “solidaritas organic dan masyarakat berbasis :solodaris mekanik”. Konsepsi modern tentang hukum sebagai sarana pencapaian tujuan. Marc Galanter menegaskan hukum modern memilki ciri anta lain : Bersifat terirorial, tidak bersifat personal. Universalitas, rasional dengan menitikberatkan pada utilitas dari hukum untuk masyarakat sehingga berbicara hukum seringkali dikaitkan dengan realitas sosial dimana hukum itu tumbuh dan berkembang. Kenyataan tersebut memang tepat mengingat hukum harus sesuai dengan masyarakat dan sebaliknya hukum perlu menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan masyarakatnya. ika hukum yang dipaketkan penguasa politik terlalu modern dan jauh dengan masyarakat atau terlalu ketinggalan, maka hukum tersebut tidak dapat dioperasionalkan , tidak efekti, useless dan timpang, padahal kecenderungan sekarang hukum digungsikan sebagai penyalur, pedoman pengaman program, kebijaksanaan pemerintah yangberua peningkatan taraf hidup rakyat kearah yang lebih baik.

Selo soemardjan dan Soelaiman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan cipta manusia, karya dalam hidup manusia berwujud tehknomgi yang mempermudah hidup mansuai. Rasa merupakan dasra dari munculnya nilai-nilai kemasyarakatan dan cipta merupakan kemampuan mental emosional manusia untuk hidup beradap. Dalam arti luas kebudyaan merupakan serangkaian nilai-nilai yang hendak dicapai oleh sebuah komunitas tertentu, sekaligus juga sebagai way of life karena budaya juga memberikan pedoman arah hidup manusia. Budaya juga bias disebut dengan serangkaian system perilaku, yaitu serangkaian perilaku yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para pendukungnya. Dalam hal ini komunitas tertentu memilki gambaran abstrak perilakau yang layak dan tidak layak dilakuakan. Gambaran abstrak perilku tersebut kemudian diformulaasikan secara konkrit dalam berbagai tatanan hidup manusia melahirkan norma dimana hukum berada didalamnya disamping norma kesopanan, kesusilaan dan keagamaan. Jika demikain artinya hukum merupakan refeleksi tata perilaku komintas tertentu yang bersifat territorial, khas dan khsus, dalam arti hukum masyarakat satu berbeda dengan yang lainnya sehingga hukum kurang relevan menganut asas universalitas. Oleh karena itu pembuatan hukum, penerapan hukum harus pandai-pandai membaca, menganalisa realitas sosial mengingat hukum bukan saja sebagai formalisasi dan konkrtitasi perilaku masyarakat dalam bentuk deretan pasal-pasal melainkan juga jiwa masyarakat (Volkgeist) itu, serta hukum itu dibuat bukan untuk penguasa tetapi untuk rakyat. Oleh karena itu harus banyak-banayak mengkaca, membaca dan menganalisa relaitas sosial diman hukum itu akan diterapkan. Hukum bukan sekedar alat yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, tetapi merupakan perangkat tradisi, obyek pertukaran nilai yang tidak netral dari pengaruh sosial dan budaya. Hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai sosial yang terbentuk dari kebudayaan. Jadi jangan sepelekan budaya, hormati budaya, hormati hokum sebagai salahsatu wujud kepedulian kita pada keteraturan hidup yang sesuai norma dan hukum.

__ WD ^^

About Windah Rahmawati

I am a Simple Person ^^ Anak Ciciv Education di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Anak ke empat dari empat bersaudara, Kata orang si Aku yang paling manja :D Cantik? Jelaaas dong ^^ Pinter? Ga kalah pinter deh ama Thomas Alfa Edison #Padahal ngga tahu siapa dia Heee Kocak? Cukup sering bikin orang lain tertawa Riang :D Kadang ngeselin juga si :D Jayus? Soo pasti. Aku paling nggak tega Kalau harus lihat bapak-bapak tua renta yang harus bekerja banting tulang di pinggir jalan :( Mimpi? Banyak mimpi yang ingin kugapai, So harus dibarengi usaha dan Doa tentunya :) ORTU? LOVE THEM FOR EVER :* Do the Best For the Best ^^ Masih banyak Lagi tentang Aku :D

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s