Good Governance (Tata Kepemerintahan yang Baik) #Semoga Bermanfaat & Silahkan dilengkapi :)

Standar

Secara sederhana good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan kata baik disini ialah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance.

Word Bank dalam Nico Andrianto (2007: 24) mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Rahardjo Adisasmita (2011: 23) menyatakan bahwa arti Good dalam Good Governance mengandung dua pengertian :

Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tiggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan pengertian ini, good governance berorientasi pada, yaitu (1) orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional (2) pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Sedarmayanti (2003:4) menyatakan, tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat , selain adanya pengaruh globalisasi.

Berbeda dengan Sedarmayanti, Sadu Wasistiono (2003:28) mengemukakan bahwa :

Tuntutan adanya good governance timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan good governance.

Istilah “governance” tidak hanya kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Governance sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan kepemerintahan atau tata kelola, sedangkan praktik terbaiknya disebut kepemerintahan atau tata kelola yang baik (good governance).

United National Development Program yang selanjutnya disebut UNDP dalam Rahardjo Adisasmita (2011: 23) memberikan definisi good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, UNDP kemudian mengajukan karakteristik good governance sebagai berikut :

  1. Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewkili kepentingannya.
  2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk HAM.
  3. Transparancy. Transparansi dibagun atas dasar kebebasan arus informasi.
  4. Responsiveness. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani stakeholders.
  5. Concensus Orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan maupun dalam prosedur.
  6. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
  7. Effectiveness and efficiency. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
  8. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.
  9. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

 Rahardjo Adisasmita (2011:38) menyatakan tiga prinsip utama yang mendasari penerapan good governance adalah transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi serta efektivitas. Ketiga prinsip dasar ini merupakan prinsip yang berlaku secara universal.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negri Sipil dalam penjelasan Pasal 2 (d) mengartikan kepemerintahan yang baik sebagai berikut : “Kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, (2004) dalam Srijanti dkk (2006:237) good governance (GG) di Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan suberdaya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil.

Ditinjau dari sisi semantik kebahasaan governance berarti tata kepemerintahan dan good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik. Secara teoritis good governance mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat (J.Kaloh, 2003: 159).

Srijanti,dkk (2006: 220) menyebutkan bahwa good governance dapat dimaknai sebagai : 1) Kinerja suatu lembaga, 2) Mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan mengenai pengertian good governance yaitu suatu sistem pemerintahan yang baik yang melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan di dalamnya untuk meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan pemberian pelayanan bagi masyarakat atau warga

  1. Prinsip Dasar dan Karakteristik Good Governance

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Gambir Bhatta (1996) dalam srijanti, dkk (2006: 222) mengungkapkan pula bahwa unsur utama good governance,yaitu akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (open), dan aturan hukum (rule of  low) ditambah dengan kompetensi manajemen (management competence) dan hak-hak asasi manusia (human right).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam sebuah jurnal internasional dikatakan bahwa “Good governance also includes these elements- participatory, consensus oriented, accountable,transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law”(Public Policy and Administration Research, 2011:12). Berdasarkan kutipan tersebut dapat diterjemahkan bahwa good governance mencakup elemen partisipatif, berorientasi, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, konsensus serta mengikuti aturan hukum.

Berikutnya UNDP (1997) dalam srijanti, dkk ( 2006: 222) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam paraktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi : partisipasi (participation), aturan hukum ( rule of law), transparansi (transparency), daya tanggap (responsiveness), berorientasi konsensus (consensus orientation), berkeadilan (equality) efektif dan efisien (efectivieness and efficiency) Akuntabilitas (accountability) dan visi strategis (strategic vision).

Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance , yakni : pemerintah (state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan masyarakat pengusaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru tercapai menurut teori segitiga besi (Iron three angle) yakni apabila  dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi, ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang sinergis dan setara. ( Ladzi Safroni, 2012: 80)

Selain itu, good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas. Ladzi Safroni (2012: 81) juga menyebutkan konsep good governance dapat dijelaskan kedalam beberapa point, yaitu :

  1. Sebagai pengelolaan atau kepengarahan negara yang baik
  2. Pelaksananya disebut goverment
  3. Goverment identik dengan pengelol, atau pengurus negara
  4. Pengelola negara yang mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengerjakan dengan efisien
  5. Bagaimana penyelenggaraan negara ditata dan bagaimana tatanan itu berproses.

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini maka didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan semua unsur prinsip-prinsip good governance seperti yang disebutkan Nico Andrianto (2007:25), sebagai berikut :

  1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

  1. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

  1. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

  1. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

  1. Berorientasi pada konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

  1. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

  1. Efektivitas dan Efisien

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

  1. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawabm baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

  1. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik  dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Mengenai karakteristik good governace, Srijanti dkk (2006:225) menyebutkan ada tiga karakteristik dasar good governance, yaitu : 1) semangat pluralisme, 2) saling toleransi, 3)dan tegaknya prinsip demokrasi.

Sebuah pendekatan terbalik dilakukan oleh Kenneth Thomson, sebagaimana dikutip oleh Riswanda Imawan (2005: 46) daripada menyebut ciri good governance dia lebih suka menyebutkan ciri bad governance. Kebalikan dari ciri bad governance inilah yang layak disebut sebagai good governance.

Menurut Thomson, ciri bad governance ialah :

  1. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan dan sumber milik rakyat dan milik pribadi.
  2. Tidak ada aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang tidak kondusif dalam pembangunan.
  3. Adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan “ekonomi biaya tinggi”.
  4. Prioritas pembangunan yang tidak konsisten.
  5. Tidak ada transparansi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan Thomson dapat penulis simpulkan mengenai ciri good governance meliputi : 1) Adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan dan sumber milik rakyat dan milik pribadi, 2) Ada aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang kondusif dalam pembangunan, 3) Regulasi tidak berlebihan, sehingga tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, 4) Prioritas pembangunan konsisten, 5) Adanya transparanasi dalam pengambilan keputusan.

Good Governance has several characteristics. It is participatory, consensus oriented, accountable,transparent, responsive, effective, efficient, equitable, inclusive and follows the rule of law (Shalendra D.Sharma, 2007: 31).

Goverments should act according to all the criteria of good governance. That implies on the basis of rule of law , voice and accountability , political stability and absence of violence. Government effectiveness, regulatory quality, and control of corruptions (Michiel de Vries, 2013:4 ).

Srijanti dkk (2006:242) menyatakan bahwa guna membangun good governance di daerah, prinsip-prinsip fundamental yang menopang tegaknya good governance harus diperhatikan dan diwujudkan tanpa terkecuali.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan prinsip-prinsip good governance yaitu :

  1. Pada konsiderans butir b juga dikemukakan perlunya peningkatan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan
  2. Di dalam konsiderans butir b juga dikemukakan perlunya keikutsertaan masyarakat, keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat
  3. Di dalam pasal 27 ayat (2) dikemukakan juga bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui masyarakat

Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara lebih lengkap dan jelas memuat prinsip tentang good governance. Hal ini dapat ditemukan dengan adanya Asas Penyelenggaraan Negara dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedomen pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

  1. Asas kepastian hukum
  2. Asas tertib penyelenggara negara
  3. Asas kepentingan umum
  4. Asas keterbukaan
  5. Asas proporsionalitas
  6. Asas profesionalitas
  7. Asas akuntabilitas
  8. Asas efisiensi dan
  9. Asas efektifitas

Good governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Pilar-pilar good governance tersebut disebutkan oleh Nico Andrianto sebagai berikut :

  1. Negara
  2. Menciptakaan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil
  3. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
  4. Menyediakan public service yang efektif dan accountable
  5. Menegakkan HAM
  6. Melindungi lingkungan hidup
  7. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik
  8. Sektor Swasta
  9. Menjalankan industri
  10. Menciptakan lapangan kerja
  11. Menyediakan insentif bagi karyawan
  12. Meningkatkan standar hidup masyarakat
  13. Memelihara lingkungan hidup
  14. Menaati peraturan
  15. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepadaa masyarakat
  16. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM
  17. Masyarakat Madani
  18. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
  19. Memengaruhi kebijakan publik
  20. Sebagai saranaa checks and balances pemerintah
  21. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
  22. Mengembangkan SDM
  23. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. (2007:27)

Ladzi Safroni (2012:73) menyatakan bahwa upaya penciptaan good governance diyakini akan lebih efektif jika didukung dengan metode dan pendekatan partisipatif, karena terkait dengan usaha penting untuk pengelolaan urusan-urusan publik, termasuk seluruh aktivitas pembangunan di dalamnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh institusi atau pihak yang terkait dalam urusan publik melalui forum-forum terbuka seperti media massa, public hearing, forum warga, dan forum masyarakat luas lainnya. Metode seperti ini  akan memungkinkan institusi-institusi pemerintahan dapat mengetahui seluruh aspirasi masyarakat dengan mengartikulasikannya dala setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

Secara umum, kualitas good governance dapat tercapai apabila pemerintah dan institusi publik lainnya secara keseluruhan mampu bersikap terbuka terhadap ide dan gagasan baru dan responsif terhadap kepentingan warga masyarakat. Responsivitas akan meningkat jika masyarakat memiliki informasi yang lengkap mengenai proses dan implementasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan.

Faktor lain yang juga memiliki peran sangat penting dalam upaya pencapaian good governance adalah norma, etika dan nilai yang dapat mendorong dan menguatkan masyarakat dalam memberikan kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan guna menjamin hak-hak setiap orang. (Ladzi Safroni (2012: 77)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan mengenai prinsip dan karakteristik good governance yang diantaranya meliputi akuntabilitas, kepastian hukum, efektif dan efisien, transparansi, profesionalitas, tegaknya supremasi hukum,  berkeadilan dan keterbukaan.

About Windah Rahmawati

I am a Simple Person ^^ Anak Ciciv Education di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Anak ke empat dari empat bersaudara, Kata orang si Aku yang paling manja :D Cantik? Jelaaas dong ^^ Pinter? Ga kalah pinter deh ama Thomas Alfa Edison #Padahal ngga tahu siapa dia Heee Kocak? Cukup sering bikin orang lain tertawa Riang :D Kadang ngeselin juga si :D Jayus? Soo pasti. Aku paling nggak tega Kalau harus lihat bapak-bapak tua renta yang harus bekerja banting tulang di pinggir jalan :( Mimpi? Banyak mimpi yang ingin kugapai, So harus dibarengi usaha dan Doa tentunya :) ORTU? LOVE THEM FOR EVER :* Do the Best For the Best ^^ Masih banyak Lagi tentang Aku :D

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s